24 C
Makassar
Rabu, November 25, 2020

Naik ke Sidik, Kejaksaan segera Tetapkan Tersangka pada Kasus Pungli Bonto Langkasa

TAJUK.CO.ID, PANGKEP — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pangkep terus mendalami tindak pidana korupsi pada kasus dugaan pungutan liar program redistribusi penerbitan sertifikat tanah di Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Minasa Tene Pangkep. Saat ini kasus tersebut telah naik status menjadi Sidik.

Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Pangkep, Andri Zulfikar di ruang kerjanya, Selasa, 20 Oktober 2020. Menurutnya kasus ini akan segera menetapkan tersangka dalam beberapa pekan kedepan.

“Per hari ini statusnya naik jadi Sidik. Kita sudah periksa sejumlah saksi dan memiliki dua alat bukti guna menjerat para calon tersangka,” ujarnya.

Andri menambahkan, pada kasus ini, terdapat sejumlah pelanggaran. Sebab, dalam kasus tersebut terbukti adanya pungutan yang dilakukan pemerintah kelurahan terhadap masyarakat.

“Jadi dalam aturannya kan jelas, untuk program sertifikat jenis redistribusi itu tidak boleh melakukan pembayaran. Namun di lapangan, oknum keluarahan hingga RT mengambil pungutan senilai Rp250 ribu,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, total warga yang dilakukan pungutan sebanyak 350 orang. Sedangkan daftar penerima sertifikat ini sebanyak 450 orang. “Jadi masih ada warga yang belum membayar pungutan tersebut. Kalau di hitung-hitung kerugian sekira Rp75 juta-an,” tambahnya.

Sejauh ini, pihak kejaksaan pun telah memeriksa sejumlah saksi, seperti kepala BPN, Lurah dan perangkat lurah serta para warga yang menjadi korban pungutan.

“Dari situ diketahui, alur uang yang dipungut senilai Rp250 ribu dari warga tersebut di bagikan ke masing-masing RT-RW Rp100 ribu dan Rp150 ribu masuk ke kelurahan,” kata Andri.

Sebelumnya Lurah Bonto Langkasa, Adil Sammana mengatakan bahwa pungutan yang dilakukannya tersebut murni atas kesepakatan warga dan pemerintah kelurahan untuk membiayai pengurusan sertifikat serta akomodasi dari petugas BPN dan biaya fotokopi berkas persyaratan.

Kasus ini pun mulai mencuat pada awal September lalu. Di mana para warga Kelurahan Bonto Langkasa melayangkan tuntutan protes terhadap Bupati Pangkep perihal pungutan tersebut. Tuntutan warga adalah mencopot lurah tersebut karena dinilai tak amanah. (SF)