26 C
Makassar
Minggu, Oktober 25, 2020

Lurah Bonto Langkasa Tuding Demo Warga Ditunggangi Provokator

Tokoh Masyarakat Dukung Pak Lurah

TAJUK.CO.ID, PANGKEP — Lurah Bonto Langkasa, Adil Hasan Sammana mendapat sorotan dari warganya terkait pelayanan hingga dugaan pungutan liar. Tindakan unjuk rasa pun dilakukan sejumlah warga dan mengadukan langsung ke Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid pada pekan lalu.

Sekira 20 warga hadir dan meminta Bupati untuk mencopot jabatan dari Lurah Bonto Langkasa tersebut. Namun aduan masyarakat tersebut masih menunggu investigasi dari BKD dan Inspektorat.

Di tengah proses investigasi tersebut, Adil malah mendapat dukungan dari warga lainnya. Sejumlah tokoh masyarakat hadir ke Kantor Kelurahan untuk membuat nota pembelaan terkait tuduhan yang dianggap tak benar tersebut. Mereka mengaku tidak menerima jika lurah mereka disebut lalai dalam tanggung jawab.

Seperti diungkapkan Yusuf Ambo Aha. Menurutnya tudingan pihak yang mengatas namakan Warga Bonto Langkasa tersebut tidak benar. Sebab yang hadir saat itu tidak semuanya warga Bonto Langkasa.

“Dari 20 orang yang hadir banyak bukan warga sini. Bahkan yang dari sini Tidka tahu menahu persoalan dan hanya diajak ke sana oleh satu warga yang memang punya masalah dengan pak lurah,” katanya, Selasa, 22 September 2020.

“Kita ini korban, Karena mereka forum tersebut mengatas namakan kita masyarakat, sementara kita tidak tahu itu apa, bahkan Selama menjabat sebagai Lurah di Bonto Langkasa, masyarakat mengaku jika pelayanan di kantor kelurahan lebih baik dari sebelumnya,” lanjut Yusuf.

Terpisah Lurah Bonto Langkasa, Adil Hasan Sammana mengaku aksi unjuk rasa tersebut dimotori oleh oknum provokator. Sebab dia DNA warga dibsini tak punya masalah apa-apa, utamanya perihal tudingan yang dialamatkan kepadanya.

“Kita kembali ke masyarakat yang menilai, bisa kita lihat mayoritas masyarakat dan tokoh disini, mereka menyayangkan tuduhan tersebut, dan mendukung saya untuk terus memberi pelayanan di wilayah Bonto Langkasa,” tambahnya.

Selain itu, dia pun mengungkapkan perihal pungutan liar yang ditudingkan kepadanya untuk penerbitan sertifikat tanah adalah salah. Sebab, dalam aturan sangat jelas, bahwa dibolehkan mengambil uang maksimal Rp250 ribu sebagai upah pengurusan tanah kepada tim.

“Kemurahan kan tidak punya anggaran untuk membiayai akomodasi pengukuran tanah yang mau disertifikat. Dan jelas dalam aturan tiga menteri serta perbub dibolehkannya memungut uang sumbangan dari warga. Lagi pula uang itu bukan untuk saya ataupun staf lurah, tapi untuk pendamping dan warga juga sangat setuju dengan hal itu. Ini kesepakatan warga, bukan untuk saya,” tegasnya.

Pada pekan lalu, salah satu warga, Syamsul Awal mengaku bahwa dirinya dan beberapa warga dimintai uang untuk pengurusan sertifikat tanah sebesar 250 ribu. “Warga dimintai uang. Itulah kenapa kami mendesak agar Lurah sekarang diberhentikan. Apalagi dia juga jarang berkantor serta bersikap arogan kepada warga,” katanya.

Sejauh ini, tim dari Inspektorat dan BKD pun telah turun untuk mengumpulkan data apakah ada pelanggaran atau tidak. Terlebih lagi, bupati Pangkep Syamsuddin A Hamid telah memerintahkan untuk mengusut tuntas masalah ini.

“Harus ada bukti. Kalau memang terbukti melanggar akan saya berikan sanksi tegas. Tak boleh ada yang main-main dengan warga. Siapapun itu. Tapi harus diingat, harus dengan bukti,” tegasnya. (SF)