26 C
Makassar
Minggu, Agustus 9, 2020
Beranda Daerah Miliki Data Ganda,1600 KK Di-nonaktifkan dari Penerima Bansos

Miliki Data Ganda,1600 KK Di-nonaktifkan dari Penerima Bansos

TAJUK.CO.ID, PANGKEP — Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 1600 keluarga penerima bantuan sosial di Kabupaten Pangkep. Penyebabnya, sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos menemukan adanya data ganda.

Hal inipun telah dirasakan oleh 50-an Warga Kelurahan Sibatua. Mereka sejak lima bulan terakhir tak menerima bantuan di program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Program Keluarga Harapan (PKH).

Mereka pun telah melaporkan persoalan tersebut kepada Staf Khusus Bupati Pangkep Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Muhammad Arsyad Yunus. Para warga menyampaikan, tiba-tiba data mereka dinonaktifkan saat hendak melakukan pencairan bantuan.

Salah Satu Warga Sibatua, Sakmawati Tahir mengatakan bahwa dia dan warga lainnya tidak bisa lagi mencairkan bantuan. Alasannya, tiba-tiba saja kartu bansos mereka terblokir di Bank Mandiri.

“Saya sudah melaporkan ke Kelurahan, katanya mereka tak tahu dan mengusulkan kami agar mel.apor ke Bank Mandiri selaku pemilik kartu. Di sana pihak bank Mandiri pun tidak tahu juga penyebab sampai kartu kami terblokir dan tak bisa diperbaiki. Jadi kami melaporkan hal ini kepada staf khusus agar membantu kami mencari solusi dari persoalan kami ini,” katanya, kemarin.

Staf Khusus, Muhammad Arsyad Yunus pun mengaku akan menyampaikan persoalan ini ke Bupati Pangkep dan segera mencarikan solusinya. “Saya akan koordinasikan ke tingkat atas, baik ke dinas sosial atau langsung ke pak bupati. Kasihan warga tak dapat bantuan,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pangkep, Najamiah membenarkan adanya data warga penerima PKH dan BPNT yang diblokir. Hal ini karena sistem di kementerian sosial menemukan data ganda pada Nomor KK warga dan di dinas catatan sipil.

“Kasusnya ini sama seperti KIS yang dinonaktifkan. Jadi warga harus melaporkan ke tingkat operator kelurahan dan desa guna memperbarui data. Kami di sini hanya mengusulkan ke kementerian dan selebihnya kementerian yang menentukan diterimanya data warga atau tidak,” kata dia.

Najameiah pun mencontohkan persoalan di kelurahan Sibatua. Menurutnya, ada data warga yang dahulu masih dalam satu keluarga masuk di DTKS. Ternyata dalam keluarga tersebut, ada satu anggota keluarganya menikah dan membuat kartu keluarga baru.

“Maka data di dinas catatan sipil akan berubah. Sementara data di Kemensos tidak berubah. Sehingga otomatis sistem. Menolak. Di sinilah dibutuhkan pembaruan data di tingkat lurah,” jelasnya. (SF)

- Advertisment -