29 C
Makassar
Selasa, Juli 7, 2020
Beranda Daerah Ramai di Medsos Tentang Penguasaan Dana BOS, Kabid Dikdas: Ini Untuk Kepentingan...

Ramai di Medsos Tentang Penguasaan Dana BOS, Kabid Dikdas: Ini Untuk Kepentingan Siswa, Bukan untuk Pribadi

TAJUK.CO.ID, PANGKEP — Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan Pangkep, Nurliah sedang diterpa isu miring terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS). Dia dituding mengontrol penggunaan dana BOS untuk meraup keuntungan dengan menekan kepala sekolah untuk membeli modul pembelajaran serta paket foto presiden dan wakilnya.

Saat dikonfirmasi, Nurliah membenarkan adanya penggunaan dana BOS untuk Pengadaan modul siswa serta pembelanjaan paket foto presiden dan wakil presiden. Namun dia membantah bahwa kegiatan tersebut adalah unsur pemaksaan yang dilakukannya, melainkan bahwa semua kegiatan itu untuk siswa sendiri.

“Kalau masalah foto presiden, sebenernya itu adalah usulan K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki poster terbaru untuk membeli. Saya di sini hanya meneruskan ke sekolah-sekolah tanpa ada pemaksaan. Saya sampaikan kalau mau paket Foto Presiden, Wakil Presiden dan Pancasila ada teman kita yang jual. Harganya itu Rp450 ribu. Tapi tidak ada pemaksaan,” jelasnya, Rabu, 24 Juni 2020.

Terkait persoalan, pemaksaan untuk setiap sekolah agar memberi lembar kerja siswa (LKS) yang dikemas dalam modul siswa adalah bohong. Nurliah mengungkapkan, bahwa kegiatan itu sebagai langkah untuk menghadapi persoalan kurang efektifnya metode pembelajaran daring sejak Pandemi COVID-19.

“Pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 di tingkat Sekolah Dasar (SD) lingkup Kabupaten Pangkep, Sulsel, kita bisa katakan tidak efektif. Untuk itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Pangkep bersama kepala sekolah SD kini beralih menerapkan sistem modul, dimana modul itu akan dibagikan kepada para siswa,” katanya.

Dia menyatakan sistem belajar daring di tingkat SD dalam tiga bulan terakhir tidak berjalan efektif. Hal itu karena sejumlah wilayah di Pangkep belum tersentuh jaringan internet dan banyak orang tua siswa yang tidak memiliki smart-phone.

Kondisi itu, lanjut dia, tentunya berdampak pada tidak berjalannya aktivitas belajar mengajar. Sejumlah ujian, mulai dari ulangan harian dan ujian kenaikan kelas tidak bisa terlaksana. Untuk itu, dalam rangka menghadapi tahun ajaran baru, pihaknya menyiapkan modul belajar kepada seluruh siswa.

“Kita berinisiatif memberikan modul ke sejumlah siswa. Modulnya per paket ada lima tema yang akan dipakai mulai Juni sampai Desember,” katanya.

Ia menyebutkan angka dari seluruh siswa, keaktifan belajar secara daring tidak mencapai angka 50 persen. Ia berharap sistem belajar menggunakan modul ini sebagai solusi agar seluruh siswa tetap mendapatkan haknya. Ia menambahkan pembelian modul akan menggunakan dana BOS.

“Kita pakai dana BOS yang memang haknya siswa. Itu masuk belanja cetak dan dibolehkan,” ujarnya.

Ketua Forum Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kabupaten Pangkep, Nasaruddin, menjelaskan modul tersebut berisi materi pembelajaran dan panduan belajar. Menurutnya, setelah siswa diberikan modul, setiap guru akan memantau perkembangan dengan melakukan tatap muka terbatas setiap pekan.

“Semua guru tetap akan mengajar, memantau perkembangan materi melalui modulnya bisa sekali atau dua kali dalam sepekan,” jelasnya.

Ia mengatakan sistem belajar jarak jauh dengan sistem modul bukan barang baru dalam dunia pendidikan. Ia mengambil contoh Universitas Terbuka yang menurutnya sangat baik dalam menjalankan sistem tersebut.

Setiap guru akan mengantarkan modul masing-masing siswa di rumahnya. Setelah itu dilakukan pendampingan agar siswa dapat menjalani proses belajar dengan sistem modul ini.

Sebelumnya tudingan penyelewengan dana BOS tersebut tengah ramai di Media Sosial. Komentar itu pertama kali dilempar oleh akun palsu ke grup facebook diskusi demokrasi pilkada pangkep dan menuai tanggapan miring dari masyarakat. (SF)

- Advertisment -