29 C
Makassar
Selasa, Juli 7, 2020
Beranda Daerah Pejabat Bekingi Jual Beli Kios di Pasar Bonto-bonto Ma'rang

Pejabat Bekingi Jual Beli Kios di Pasar Bonto-bonto Ma’rang

Pedagang Baru Tempati Los Tanpa SKRD

TAJUK.CO.ID, PANGKEP — Pembagian los dan kios di pasar tradisional Bonto-bonto, Kecamatan Ma’rang, Pangkep tidak sesuai mekanisme. Banyak pedagang baru yang menempati los, namun tidak memiliki Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Bahkan ada beberapa pedagang lama pun “ditendang” dari kepemilikan los tanpa kejelasan dari pengurus pasar.

Selain itu, ditemukan beberapa fakta, bahwa banyak pula orang-orang yang memiliki SKRD namun tak sesuai dengan data awal yang dimiliki pihak pengurus pasar. Hal ini pun yang membuat pedagang mengeluhkan terkait pembagian tersebut.

Bahkan ada oknum pejabat di Pemda Pangkep dan anggota DPRD Pangkep yang diduga terlibat dalam pengaturan pembagian los tersebut. Selain itu, pungutan liar berupa jual beli lost dari harga Rp5 juta hingga Rp25 juta untuk mendapatkan satu lapak.

Salah satu pedagang lama yang masih aktif di pasar tersebut, AM (nama dirahasiakan untuk keamanan, red) menunjukkan SKRD yang dimilikinya namun tidak mendapatkan tempat kios maupun los di pasar itu.

“Saya pedagang kain pak, rutin bayar retribusi, ada SKRD. Sudah tiga tahun saya berjualan di sini. Tapi, saat lihat ada daftar penemapatan kios dan los, nama saya tidak ada,” ungkapnya, Rabu, 23 Juni.

Ketua Fraksi Golkar Pangkep, H Pattola Husain pun menemukan fakta adanya transaksi jual beli los yang dilakukan oknum pejabat serta petugas pasar kepada pedagang.

“Kabarnya ada 10 sampai 15 los yang diperjualbelikan. Ada oknum yang menjadi pengurus sehingga data-data saat ini amburadul. Banyak orang lama tidak punya tempat,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Pasar Bonto-bonto, Supriyadi Andi Suyuti menjelaskan adanya oknum yang terlibat dalam penyusunan pengaturan pedagang untuk penempatan kios dan los di pasar tersebut.

“Pendataan yang kami lakukan sesuai dengan pedagang yang rutin membayar retribusi dan memgantongi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Tetapi pada saat diterbitkan itu ada beberapa yang berbubah namanya, ini yang menjadi persoalan data penerima kios dan los berubah di SK,” ujarnya.

Terkait penerbitan SKRD, kata dia, itu semua melalui Dinas Perdagangan. “Saya juga heran melihat data yang ada sekarang. Padahal yang saya usulkan bukan nama-nama ini. Seandainya sesuai data yang ada saat ini dipegang, pasti tidak akan seperti ini kejadiannya. Ada oknum yang bermain. Terkait jual beli los, saya tidak tahu menahu, karena yang saya usul namanya tersebut adalah pedagang asli dan telah lama menempati los di sini,” ujarnya.

Kepala Dinas Perdagangan, Ansar Paduai membenarkan kemungkinan adanya oknum yang melakukan jual beli los. “Itu oknum. Itu pelanggaran dan masuk ranah pungli,” katanya singkat saya dikonfirmasi.

Terkait, permasalahan penerbitan SKRD tak sesuai pemilik los, pihak Disperindag pun akan melakukan revisi penerbitan SK. “Kita akan revisi kembali,” katanya. (SF)

- Advertisment -