27 C
Makassar
Selasa, April 20, 2021

DPRD “Goyang” Status Stafsus Bupati, MAY: Kami Kerja Sesuai Fungsi

TAJUK.CO.ID, PANGKEP — Staf Khusus (Stafsus) Bupati Pangkep mendapat sorotan dari berbagai kalangan perihal penggunaan kop surat pemerintah daerah untuk pelbagai kegiatan. Bahkan salah satu yang menyita perhatian publik adalah penggunaan kop surat saat mengeluarkan rekomendasi pelanggaran yang dilakukan lurah Anrong Appaka untuk di berhentikan dari jabatannya.

Anggota DPRD Pangkep pun mulai menggoyang kursi dari staf khusus. Menurut para legislator, tindakan dari staf khusus terlalu over dan keluar batas. Bahkan ada banyak laporan bahwa fungsi Ari staf khusus saat ini tidak lagi sesuai tujuan utamanya karena ada yang berpolitik ataukah mendukung salah satu calon sehingga tidak netral sebagai pejabat pemerintah.

Salah satu sorotan datang dari Fraksi PDIP, melalui H Rasyid. Legislator dari dapil IV itu mengaku heran dengan sepak terjang dari staf khusu yang saat ini terkesan politis dan juga tak sesuai tugasnya. Salah satu yang disoroti itu adalah staf khusus bisa membuat rekomendasi hingga pencopotan lurah.

“Pencopotannya pun tak sesuai prosedural. Yang parahnya, selama ini, staf khusus berkegiatan dengan menggunakan kop surat pemerintah daerah. Padahal dia bukan bagian dari struktural dan sangat menyalahi. Begitupun dengan rekomendasi yang dia keluarkan, itu sangat cacat hukum,” jelasnya, Sabtu, 16 Mei.

Dia pun berjanji akan memanggil Wakil Bupati Pangkep, Sekretaris Daerah, Kabag Pemerintahan dan inspektorat dalam waktu dekat guna mempertanyakan peran, fungsi dari staf khusu yang ada saat ini. “Itu akan kita bicarakan tekhnisnya nanti. Sebenarnya sebatas apa fungsinya,” jelas dia.

Hal senada diungkapkan ketua Fraksi Nasdem, Haris Gani. Dia mengaku heran dengan tindakan dari staf khusu selama ini yang selalu keluar jalur dalam tugas dan fungsinya.

“Kami tidak tahu seperti apa dia bekerja dan berperan. Yang jadi persoalan itu adalah kenapa bisa bupati dia membuat rekomendasi pencopotan seorang lurah, dan parahnya, pimpinannya (Sekda) pun mendisposisi. Bupati pun juga mengikuti rekomendasi yang cacat hukum itu. Harusnya itu tidak bisa terjadi, karena ada proses dan mekanisme untuk memecat seseorang, tidak bisa langsung terima rekomendasi tanpa melakukan klarifikasi dan pengumpulan data fakta lapangan. Itu harus melalui inspektorat,” tegas Haris.

Staf Khusu Bupati Pangkep, Muhammad Arsyad Yunus (MAY) pun angkat bicara perihal serangan yang dilayangkan kepadanya, utamanya dari para legislator. Menurutnya, apa yang dia lakukan murni fungsi dan tugasnya sebagai staf khusus.

“Kalau memang DPRD mau protes silahkan. Mau mempertanyakan kerja fungsi kami silahkan. Kami staf khusus tidak ada wewenang dalam hal pencopotan. Perlu diketahui bahwa investigasi yang dilakukan sehingga keluarnya surat rekomendasi itu merupakan tugas dan perintah dari bupati Pangkep kepada staf khusus untuk mencaritahu kebenaran laporan masyarakat atas bantuan yang tak merata dan dugaan politisasi bansos,” katanya.

Dia pun mengungkapkan bahwa selama ini dia bekerja sesuai fungsinya dan tak melanggar aturan yang ada. “Kita ada aduan masyarakat. Kita turun ke lapangan untuk memeriksa, dan ternyata memang ada pelanggaran dilakukan oleh oknum. Kita mengeluarkan rekomendasi. Terkait hasilnya itu tergantung pimpinan. Tapi kalau saya mau dipanggil DPRD, saya siap untuk melakukan klarifikasi dan buka-bukaan peran dan fungsi staf khusus,” tegasnya.

Terkait masalah kop surat, lanjut dia, menggunakan logo karena stafsus berada di bawah sekretariat daerah utamanya dalam proses pelaporan. “Dari dulu begitu. Laporan bulanan dan kegiatan kami semua menggunakan kop sekretariat daerah. Karena secara sistem admin dan kegiatan kami laporkan secara tertulis baik di pemerintahan dan surat tugas lainnya,” katanya.

Dia pun kembali menekankan, bahwa pencopotan Lurah Anrong Appaka murni hak bupati. Staf khusus tidak punya kewenangan sama sekali untuk mencopot. Dan pada surat itu, jelas bahwa staf khsus hanya memberikan masukan ke bupati, bukan sebagai pengambil kebijakan apalagi yang menentukan.

“Kami cuma diperintahkan sebagai penasehat untuk mencari bukti-bukti laporan masyarakat. Intinya saya melaksanakan tugas berdasarkan tugas kami, tupoksi kami di pemerintahan. Kebijakan yang diambil bupati saat ini merupakan hasil dari pertimbangan kami sesuai fakta lapangan,” tegasnya.

May menambahkan bahwa stafsus berperan sebagai pemanjangtangan bupati. Dia pun memberikan warning buat pejabat yang mau bermain-main dengan masyarakat utamanya yang ingin memolitisasi bantuan maupun memotong hak rakyat.

“Selama ini banyak aduan masyarakat untuk lurah, camat maupun desa. Kami tentu harus menjadi penyambung bupati dalam mencari tahu di lapangan. Kalau memang melanggar akan kami laporkan sesuai fakta. Jadi jangan main-main soal hak rakyat,” tegas MAY. (sf)

spot_img