26 C
Makassar
Sabtu, Februari 27, 2021

Golkar Pasang Badan Loloskan Ranperda Penanggulangan Bencana meski Ditolak Fraksi Lain

TAJUK.CO.ID, PANGKEP — Fraksi Golkar di DPRD Kabupaten Pangkep menjadi satu-satunya fraksi yang mendukung pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sebab, Lima fraksi lainnya, yakni Nasdem, Fraksi PDIP, Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera, Fraksi Gerindra, dan Fraksi gabungan Demokrat-PAN secara gamblang menolak pembahasan ranperda tersebut.

Penolakan kelima fraksi ini disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi terhadap sepuluh ranperda, di Kantor DPRD Pangkep, Kamis, 6 Februari. Alasan penolakan dari fraksi-fraksi terhadap ranperda tersebut karena pimpinan BPBD Pangkep tidak proaktif dalam sosialisasi ranperda.

Juru bicara Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera, Andi Ikram mengatakan, dalam ranperda tersebut banyak pasal yang mengada-ada. Sehingga itu perlu pembahasan ulang karena banyak pasal yang mengada-ada.

“Apalagi orang-orang dari BPBD tidak proaktif dalam pembahasan. Mereka tak pernah hadir,” ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Nasdem, Haris Gani menbahkan, bahwa penolak itu dilakukan karena ingin memberi efek jera terhadap OPD yang bersangkutan. Sebab ketidakseriusan BPBD dalam membahas ranperda tersebut.

“Bagaimana mereka mau menjalankan perda kalau masih ranperdanya saja sudah tidak hadir. Pembahasan ranperda saja itu banyak menghabiskan uang rakyat. Jadi kalau main-main yah tak usah dilanjutkan. Kami tolak ranperda ini,” tegasnya..

Sedangkan Fraksi Golkar sangat gamblang mendukung ranperda ini dilanjutkan. Alasannya, karena ranperda ini sangat penting dan urgent agar masyarakat bisa terakomodir langsung sat terjadi bencana.

Melalui Juru bicara Fraksi Golkar, Alfian Muis, dia mengatakan dukungan fraksinya terhadap ranperda Penanggulangan Bencana agar dalam kegiatan penanggulangan bencana, pemerintah lebih baik terencana, terpadu, menyeluruh dan teratur.

“Ranperda itu juga sebagai persyaratan mendapatkan bantuan bencana dari provinsi dan pusat. Kami tak ingin korbankan korban bencana gara-gara ranperda ini tak dilanjutkan untuk dibahas,” tegas Alfian.

Dia menegaskan Fraksi Golkar akan pasang badan untuk menggolkan ranperda ini menjadi perda. “Ranperda ini bukan kepentingan kami, tapi kepentingan rakyat. Kami mendukung dan siap pasang badan,” ucapnya.

Menanggapi penolakan tersebut, Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid mengatakan tanpa perda bencana pun ia tetap bisa memberi bantuan dengan kewenangannya sebagai bupati. Baik itu melalui pengeluaran Perbub tentang bantuan daerah ataukah lainnya.

Dia pun menyayangkan, sikap sejumlah anggota dewan yang menolak ranperda penanggulangan bencana jelang pembahasan padahal DPRD Pangkep sebelumnya sepakat menerima.

“Mereka terima melalui paripurna, di baleg dan di Bamus juga diterima. Kenapa sekarang ditolak. Tapi tanpa itu saya tetap diberikan kewenangan untuk bisa mengeluarkan kebijakan untuk membantu rakyat,” kata Syamsuddin.

Ia menjelaskan, jika DPRD marah karena pihak BPBD tak hadir dalam sosialisasi, hal itu merupakan kewenangannya untuk memberi sanksi.

“Sebagai teman saya mengingatkan, ini kepentingan rakyat.Jangan karena marah sama OPD yang tak hadir, rakyat yang dapat sanksinya. Jangan korbankan rakyat,” tegasnya.

Secara terpisah, Plt Kepala BPBD Pangkep, Kallang Ambo Dalle berkilah bahwa ketidakhadirnannya disebabkan bertepatannya agenda dengan BNPB di Jakarta. Selain itu anggotanya yang tinggal di Pangkep salah mengikuti pembahasan ranperda dengan hadir di pansus lain.

“Saya sebagai pimpinan BPBD menyampaikan permintamaafan atas kesalahan ini. Saya akui, kami salah, tapi saya mohon agar perda ini bisa dilanjuti sebab perda ini membahas pentingnya penyaluran bantuan untuk masyarakat secar langsung apabila terjadi musibah,” katanya.

Apalagi kata dia, rnoerda itu merupakan turinan dari Undang-undang nomor 24 tahun 2017 tentang penanggulangan bencana serta Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 undang-undanh tentang pendanaan dan penanggulangan bencana.

“Kalau tidak ada perdanya tahun ini maka pengelolaan anggaran tidak bisa digunakan. Maka masyarakat tak bisa kita bantu secara taktis. Kita lihat sekarang kejadian bencana di Kalimas, sbenyk 166 rumah rusak karena bencana alam, tapi belum tersalur bantuan akibat tak bisany kita di BPBD memberikan bantuan secara langsung, melainkan melalui dana darurat di Badan Pengelola Keuangan Daerah,” katanya. (SF)